Senin, 03 November 2008

Harus Berani Menghukum Besan

Harus Berani Menghukum Besan

Jika ada pertanyaan, apa kira-kira kebijakan yang sangat populis dari seorang presiden SBY saat ini selain menurunkan harga Bahan bakar Minyak (BBM)? Ditengah usaha mencari simpati dan dukungan publik yang besar secara kualitas dan kuantitas jelang pemilu 2009, tampaknya menghukum besan sendiri yang diduga bersalah mungkin jawabannya.
Aulia Pohan, mantan Deputi BI, setelah melalui proses yang berbelit-belit akhirnya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Ini adalah berita besar dalam dunia peradilan di era reformasi ini. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum, kini kita semua kembali menunggu babak selanjutnya dari keputusan apa yang akan diperoleh oleh mantan petinggi BI itu.
Menarik untuk dilihat kelanjutan serial ini lantaran apakah presiden akan membiarkan proses hukum berlangsung secara fair atau tidak. Citra baik presiden benar-benar dipertaruhkan di sini.
Jika Aulia ternyata bisa bebas, tentunya masyarakat akan semakin skeptis dengan peradilan dan tentunya dengan presiden, sebagai pemimpin kekuasaan di republik ini. Namun apabila Aulia harus menerima hukuman yang setimpal, bia dipastikan popularitas SBY akan meroket. SBY akan dinilai adil dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang berslah di depan hukum.
Sebenarnya dengan status tersangka, Aulia sudah harus mendekam dalam tahanan. Dengan alasan untuk mempermudah proses hukum yang berlangsung, langkah ini sudah wajib ditempuh. Aulia menjadi tahanan pun, saya pikir SBY sudah punya sedikit tabungan citra baik di masyarakat. Namun, bisa saja SBY menjadi orang kalah di akhir cerita jika ternyata kita semua tahu ada yang tidak beres dengan hasil yang ditetapkan para hakim.
Bisa dibayangkan apa yang ada di benak presiden, melihat kakek dari cucunya sedang dirundung masalah dengan menajdi pesakitan di dalam sel. Apapun pikiran yang ada di benaknya, SBY harus berani mengambil sikap untuk membiarkan kebenaran menjadi pemenang dalam kasus ini. Karena sesuai isi pidato kenegaraan Presiden Agustus lalu, Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Tentunya pernyataan ini harus dibuktikan dengan ketegasan.

Tidak ada komentar:

Arsip Blog