Pemilu adalah Kewajiban Kita?

Pemilu adalah Kewajiban Kita?

“Pemilu Kita. Mengapa pemilu kita? Karena pemilu adalah hak dan kewajiban kita…dan seterusnya”

Jika anda salah seorang pendengar setia RRI Pro 2 FM, bisa jadi anda pernah mendengar kalimat di atas. Jelang Pemilu 2009, radio pemerintah itu memiliki program yang diberi judul Pemilu Kita, tayang setiap pagi mulai pukul 9.15 WIB. Entah apakah program itu masih ada atau tidak. Tadi pagi saat mengendarai kendaraan, tiba-tiba saya kembali teringat opening sentences dari acara itu, yang bagi saya terdengar janggal.

Yang dilakukan oleh Pro 2 FM, terasa lebih fulgar dibanding dengan propaganda ala Orba yang hanya mengatakan pemilu adalah hak warga negara, meski dalam prakteknya dibuat seolah-olah ‘kewajiban’. Dengan gamblang, pengelola acara tersebut menyatakan bahwa pemilu adalah kewajiban. Dengan kata lain, kita dibebani sebuah keharusan untuk menyukseskan jalannya pemilu dengan ikut menggunakan hak pilih kita.

Lagi-lagi ada sebuah pemahaman yang keliru. Lebih disayangkan lagi, hal yang salah kaprah ini dipublikasikan kepada khalayak. Tidak salah jika kesan yang ditangkap dengan kalimat ini adalah mobilisasi secara halus kepada masyarakat untuk (harus) memilih.

Melihat perkembangan politk serta kaitannya dengan tingkat kecerdasan dan kedewasaan politik masyarakat Indonesia, kalimat yang menyatakan pemilu adalah kewajiban hanya akan menjadi bahan tertawaan. Hak piilh seseorang dijunjung tinggi dalam alam demokrasi.

Tidak ada referensi mana pun yang menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban dalam pemilu atau referendum hanya berlaku pada negara yang totaliter. Memilih adalah hak dasar tiap orang yang berlaku universal. Sekalipun pilihan itu adalah dengan tidak ikut memilih.

Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Pro 2 FM adalah kewajiban untuk menjaga agar penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan lancar. Karena biarpun pilihannya adalah tidak memilih alias golput, tapi sudah menjadi kewajiban semua warga negara untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Pada konteks itu saya setuju.

Bukan diletakkan sebagai sebuah mandatory bagi seluruh warga negara untuk memilih. Karena sekali lagi, pemilu adalah hak individu, bukan kewajiban.